Mediasi Belum Temukan Penyelesaian, Tiga Dinas Turun Ke Lapangan

Pangkalpinang - Mediasi yang berlangsung di ruang rapat Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (16/01) berlangsung alot. Pihak sekolah SMK 1 Pangkalan Baru ingin agar tidak ada lagi bau limbah babi yang berasal dari peternakan babi tak jauh dari pagar sekolah. Sementara pihak pemilik ternak babi tidak mengubah pendiriannya untuk memindahkan ataupun menutup peternakan babinya.

"Untuk mengetahui kondisi sebenarnya, sebaiknya kita turun ke lapangan sekarang, " ujar Cipto Nugroho, Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat memimpin rapat yang mulai riuh.

Mediasi dihadiri oleh pihak sekolah SMK 1 Pangkalan Baru, pihak peternak babi, aparat desa/kecamatan Pangkalan Baru, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri bertindak sebagai mediator.

Sebelumnya, Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan laporan dari pihak SMK 1 Pangkalan Baru tentang pencemaran lingkungan, khususnya bau yang dihasilkan dari limbah peternakan babi yang berjarak tak lebih 30 meter dari pagar sekolah. Berbagai upaya sudah ditempuh pihak sekolah, mulai dari melapor ke aparat desa/kecamatan, namun tidak memperoleh hasil yang diharapkan.

Dalam mediasi, tiga dinas sudah memaparkan kebijakan dari dinas masing-masing. Bahkan dipaparkan juga regulasi apabila nanti sampai ditempuh jalur hukum.

"Secara estetika, peternakan babi harus memenuhi persyaratan 500 hingga 1 kilometer dari pemukiman warga, karena limbah atau kotoran babi yang terbuang ke aliran air dapat menyebabkan penyakit kulit, " kata Sujari, Kasie Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ria Meliaty, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan peternakan babi memang sangat ekonomis. Beternak babi hanya membutuhkan waktu sedikit namun memperoleh hasil yang luar biasa menguntungkan, mulai dari daging hingga kotoran babi yang bisa diolah manjadi pupuk kompos dan bio gas. Bahkan permintaan akan daging babi pun sangat tinggi dari pulau Jawa.

"Namun, bagaimanapun juga usaha peternakan babi ini haruslah memiliki izin, paling tidak dari desa atau kecamatan setempat, " ujar Ria kepada pemilik ternak babi yang memang belum mengantongi izin beternak ini.

Sementara Budiman Syahbani, Kasie Penegakan Hukum Lingkungan, Limbah B3, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup menyarankan agar peternak babi menaati aturan. Pemilik usaha peternakan harus memiliki SPPL yaitu Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Kabupaten setempat dan ditandatangani oleh pemilik peternakan.

"Ada Standart Operational Procedure yang harus ditaati dan dilakukan oleh pemilik peternakan untuk meminimalisir dampak limbah yang ditimbulkan, " kata Budiman.

Setelah melakukan peninjauan di lokasi peternakan, tiga dinas mengakui memang telah terjadi pencemaran lingkungan. Akhir dari proses mediasi yang dilakukan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh pihak sekolah, peternak, aparat desa/kecamatan setempat, dan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Disebutkan dalam berita acara bahwa pemilik peternakan babi bersedia memindahkan atau menutup usaha peternakan babinya dalam waktu 60 hari terhitung dari tanggal penandatangan berita acara. Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai mediator sekaligus pengawas akan memantau pelaksanaan perjanjian oleh pihak terlapor dengan berpedoman pada Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

"Apabila nanti setelah waktu yang telah disetujui bersama, peternak babi tidak memenuhi kewajibannya, maka Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui bidang Penegakan Perda dan Perkada akan melakukan eksekusi sesuai peraturan yang berlaku," pungkas Cipto. (rusmini)

Sumber: 
Humas Pol PP
Penulis: 
Rusmini
Fotografer: 
Rusmini
Editor: 
Rusmini
Bidang Informasi: 
SATPOLPP